Presiden Joko Widodo telah memberikan beberapa arahan untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Berikut adalah beberapa arahan yang disebutkan:
1. Percepatan penurunan stunting: Presiden Jokowi meminta percepatan penurunan stunting sudah menjadi program yang harus terus dipercepat. 2. Manfaatkan teknologi: Presiden Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) [2]. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk menggunakan platform teknologi dan aplikasi untuk memantau stunting di daerahnya masing-masing.
3. Koordinasi dengan kementerian terkait: Presiden mengusulkan agar koordinasi upaya penanggulangan stunting berada di bawah Wakil Presiden, Menko PMK, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
4. Mengurangi kemiskinan: Presiden Jokowi telah mendesak pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2024.
5. Mengurangi stunting: Presiden telah menetapkan target untuk menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 202. Ia juga telah meminta kepada para kepala daerah untuk mengurangi kejadian stunting di daerahnya masing-masing.
6. Optimalkan SDM: Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pembangunan SDM, terutama mengingat bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada 2030-2035.
7. Memantau perkembangan: Presiden telah meminta agar semua daerah didorong untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk memantau upaya penurunan stunting. Secara keseluruhan, Presiden telah menekankan pentingnya penurunan angka stunting di Indonesia dan telah memberikan beberapa arahan untuk percepatan penurunan stunting, antara lain pemanfaatan teknologi, koordinasi dengan kementerian terkait, dan pengentasan kemiskinan.