Wilayah perbatasan sering dipandang sebagai wajah depan negara, tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah perbatasan yang menghadapi keterbatasan pembangunan. Akses jalan yang belum merata, pasar yang kurang berkembang, layanan pendidikan dan kesehatan yang sulit dijangkau, serta ketimpangan ekonomi dengan wilayah lain membuat masyarakat perbatasan berada dalam posisi yang rentan. Disini akan dibahas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia sejak agenda Nawacita, khususnya melalui pembangunan jalan, pasar, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Tujuan utama pembangunan tersebut adalah mendorong kemajuan daerah perbatasan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak selalu sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat perbatasan. Dalam beberapa kondisi, wilayah non-perbatasan justru lebih mampu menikmati dampak positif dari pembangunan karena memiliki kesiapan ekonomi dan fasilitas pendukung yang lebih baik.
Dalam mengamati tiga koridor utama, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, pada koridor Kalimantan, pembangunan infrastruktur pertanian dan pendidikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat perbatasan. Infrastruktur pertanian juga berperan dalam membantu menurunkan tingkat kemiskinan karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada sektor pertanian. Namun, pembangunan jalan dan pasar belum menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja ekonomi. Di koridor Nusa Tenggara Timur, infrastruktur pertanian kembali menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan. Hal ini sejalan dengan potensi daerah tersebut yang banyak bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Sementara itu, pembangunan kesehatan dan pertanian yang diarahkan ke wilayah perbatasan justru ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah non-perbatasan.
Kondisi serupa juga terlihat di koridor Papua. Infrastruktur pertanian terbukti membantu meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan, sedangkan pembangunan pertanian dan pendidikan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Meski demikian, kemiskinan di Papua masih menjadi persoalan besar yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur tertentu. Salah satu temuan adalah adanya efek limpahan, yaitu ketika pembangunan yang ditujukan untuk wilayah perbatasan juga membawa manfaat bagi wilayah non-perbatasan. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dapat memberi dampak luas. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat perbatasan belum selalu menjadi penerima manfaat utama dari program yang dirancang untuk mereka. Wilayah yang lebih maju biasanya lebih cepat memanfaatkan peluang pembangunan, sedangkan wilayah tertinggal masih terhambat oleh keterbatasan dasar.
Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat setempat benar-benar mampu menggunakan dan merasakan manfaatnya. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, mendekatkan layanan kesehatan, mengembangkan sektor pertanian lokal, serta menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan. Pembangunan yang berhasil bukan hanya terlihat dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan warga. Pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan menjadi penting karena pembangunan perbatasan seharusnya memberikan manfaat utama bagi masyarakat yang tinggal di garis depan negara.
